Lembaga Kekuasaan Kehakiman

Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebutkan lembaga-lembaganya dan jelaskan wewenangnya!

Adapun lembaga-lembaga yang memilik otoritas dalam kekuasaan kehakiman selain MA dan MK adalah lembaga kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK, dan PPNS.

Wewenang lembaga kehakiman:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1, wewenang kepolisian secara umum, diantaranya: menerima laporan; membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyrakat; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk pemberian bantuan dan pertolongan.

Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dapat dibagi menjadi beberapa bidang utama. Berikut adalah penjelasan singkat tentang wewenang Kejaksaan berdasarkan undang-undang tersebut:

Wewenangnya adalah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam bidang ini, kejaksaan hanya memiliki satu wewenang, yaitu: bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Kejaksaan memiliki wewenang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; mengamankan kebijakan penegakan hukum; melakukan pengawasan peredaran barang cetakan; melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi; menuntut terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi; melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi; melakukan rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban korupsi; membiayai kegiatan pemberantasan korupsi; menetapkan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi; menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai dari lembaga sebelumnya yang bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi; menetapkan tindakan hukum terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki beberapa wewenang utama, yakni: bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia; menyelenggarakan sistem informasi untuk pengelolaan data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah dan lembaga swasta; menetapkan ketentuan pelaporan bagi pihak pelapor, melakukan audit kepatuhan, dan memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; meminta, menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor, melakukan analisis atas laporan yang berindikasi TPPU, dan menyampaikan hasilnya kepada lembaga penegak hukum lain; merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Pasal 3 adalah menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana tertentu; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; koordinasi dengan penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugasnya;